Bulan Ramadhan, Anggota Dewan Ponorogo Tetap Kerja

infomadiunraya.com, PONOROGO – Bulan ramadhan bukan halangan bagi DPRD Ponorogo untuk bekerja secara maksimal dan produktif. Sebaliknya, sederet rencana kerja menanti wakil rakyat di bulan Mei ini.

Apalagi, sudah disepakatinya rencana kerja oleh badan musyawarah (banmus), akhir April lalu. “Bulan ramadhan justru memberi semangat lebih bagi anggota DPRD untuk bekerja secara penuh tanggungjawab,” ujar Wakil Ketua DPRD Anik Suharto, Minggu (5/5/2019).

Anik menyebut, ada tiga agenda utama di bulan ini. Yang pertama membahas perubahan dalam program pembentukan perda (propemperda), serta membahas raperda pengaturan tera ulang dan raperda pengelolaan barang milik daerah. 
Pekerjaan dimulai hari ini, Senin (6/5/2019). Wakil rakyat akan menggelar rapat paripurna membahas perubahan propemperda. “Sejumlah raperda diusulkan masuk propemperda. Nanti langung dilanjutkan penyusunan panitia khusus (pansus) untuk seluruh raperda,” katanya.

Ia menerangkan, rapat tersebut akan disambung dengan dua rapat lainnya pada Selasa (7/5/2019) dan Rabu (8/5/2019). Membahas draf raperda pengaturan tera ulang dan pengelolaan barang milik daerah. Disusul dengan penyampaian pandangan dari seluruh fraksi yang ada di DPRD.

Lalu, Jum'at dua pekan kemudian tepatnya tanggal 17/5/2019, direncanakan akan ada jawaban dari eksekutif mengenai usulan kedua raperda tersebut.


Targetnya, Senin akhir bulan (27/5) tiga pekerjaan itu sudah fix. Yakni perubahan propemperda, serta pembahasan raperda pengaturan tera ulang dan pengelolaan barang milik daerah. Dalam rapat paripurna hari itu, direncanakan penyampaian hasil akhir pembahasan oleh pansus. “Kalau memang disepakati, dapat langsung dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Mudah-mudahan lancar,” ujarnya.

Menurut Anik, raperda pengaturan tera ulang dan raperda pengelolaan barang milik daerah paling urgent untuk dibahas. Pengaturan tera ulang, kata Anik, berkaitan dengan transaksi ekonomi yang berlangsung di Ponorogo. Tak hanya berkait dengan timbangan di pasar tradisional, namun juga pengukuran di SPBU. Begitu pula pengelolaan barang milik daerah.


‘’Aset-aset yang dimiliki daerah harus diatur lebih jelas, supaya tidak ada masalah di kemudian hari,’’ pungkasnya. (mia/ant/IMR/adv) 
0 Viewers



Related

Peristiwa 78214352848351440

Ikuti Kami

Berita Teratas

video Viral

Total Tayangan Halaman

Side Ads

loading...
loading...
item