DPRD Ponorogo Soroti PPDB Sistem Zonasi

infomadiunraya.com, PONOROGO – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya selesai. Pasalnya, PPDB tingkat SMPN 2019/2020 disoal anggota DPRD Ponorogo.

Banyak keluhan diterima wakil rakyat terkait dugaan kecurangan dalam PPDB yang sudah memasuki tahapan daftar ulang itu.

Komisi A dan Komisi D DPRD pun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan (Dindik) dan kepala SMPN 1 Ponorogo. RDP digelar menyikapi sejumlah keluhan dari masyarakat. Secara spesifik, banyak keluhan dialamatkan kepada sekolah tersebut.

“Ada dugaan bahwa pengurusan kepindahan domisili ini menjadi celah banyak siswa dari luar zona mendaftar ke sekolah yang bukan dalam zonanya,” beber Anggota Komisi A Rahmat Taufik, Kamis (20/6/2019).
Taufik mengatakan banyak anak yang tempat tinggalnya masih berada dalam zona harus tersisih oleh siswa yang berada dari luar zona yang menggunakan surat keterangan domisili. Surat tersebut diterbitkan desa atau kelurahan.

“Ada indikasi memalsu data supaya jarak domisili lebih dekat dengan sekolah yang didaftar. Ini yang menjadi soal,” katanya.

Menurut Taufik, kecurigaan selain dari SMPN, juga dari kelurahan. Diduga, kelurahan mengeluarkan surat kepindahan domisili dengan mudah. Padahal, lanjut Taufik, ada aturan baku dalam PPDB sebagaimana diatur dalam Perbup.

Yakni 90 persen zonasi, 5 persen prestasi, dan 5 persen pindah domisili mengacu kepindahan tugas (mutasi kerja) orang tua.

‘’Yang mutasi itu orang tua, bukan anak mengakunya dititipkan di anggota keluarga yang lain, yang alamatnya di dekat sekolah,’’ sebutnya.

Hasil RDP, wakil rakyat meminta kepada data penerimaan siswa di SMPN 1. Pihaknya akan ikut mengevaluasi. Jika didapati ada yang menabrak aturan, Taufik meminta SMPN 1 untuk tegas menggugurkan siswa tersebut dan menggantinya dengan siswa yang betul-betul berhak. Lantaran tempat tinggalnya masuk dalam radius zonasi.

“Ya harus diganti. Kami akan cek lagi, rencana kami juga akan memanggil kades dan lurah yang menerbitkan surat-surat ini,” tegasnya.

Sementara, Kepala SMPN 1 Ponorogo Yuli Dwi Astuti mengatakan, ada sekitar 50 siswa yang mendaftar menggunakan surat domisili di sekolahnya, dari 288 siswa yang diterima.

Pada awalnya, pihak sekolah tidak meragukan surat tersebut. Surat keterangan domisili dipandang sah oleh sekolah lantaran ditandatangani resmi oleh lurah ataupun kepala desa.

Disamping itu, orang tua juga membuat surat pernyataan tentang konsekuensi pencoretan jika memalsu data.


“Kami sudah memverifikasi, memang ada beberapa yang mencurigakan dan sudah kami panggil,” ujarnya. (mia/ant/adv/IMR) 
0 Viewers



Related

Peristiwa 3351530862626990221

Ikuti Kami

Berita Teratas

video Viral

Total Tayangan Halaman

item