AKP Hasran Cobra : Penindakan Bisnis Sistem Piramida Tidak Perlu Menunggu Laporan Korban

Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Hasran Cobra memberikan keterangan kepada awak media saat penyegelan aset milik Karyadi, bos QNet di Kebonsari, Selasa (10/9/2019). 

infomadiunraya.com, MADIUN – Penindakan bisnis dengan sistem piramida seperti yang diduga dijalankan oleh Karyadi, bos QNet, tidak perlu menunggu adanya laporan dari korban.

Karena dalam Undang-Undang menyatakan bahwa tidak perlu ada korban yang melapor. Tetapi ketika diketahui bahwa sistem piramida itu ada, harus ditindak karena itu (sistem piramida.red) adalah perbuatan yang dilarang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Hasran Cobra saat memimpin Tim Cobra Polres Lumajang memasang police line di salah satu bangunan rumah milik Karyadi yang berada di Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Selasa (10/9/2019).
Menurut AKP Hasran Cobra, bisnis sistem piramida merupakan sebuah perbuatan melawan hukum. Melanggar Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Dan hal itu masuk dalam pidana murni, bukan delik aduan. Jadi tidak perlu menunggu ada korban yang melapor.

"Saya tegaskan, tidak perlu ada korban yang melapor. Ketika diketahui, itu wajib hukumnya. Itu adalah perbuatan yang dilarang, bukan delik aduan tetapi pidana murni," ujarnya.

Meski begitu, Hasran menghimbau masyarakat yang pernah menjadi korban, jadi member dan telah mengeluarkan sejumlah uang, untuk tidak segan-segan melapor kepada aparat kepolisian setempat di Polsek atau Polres terdekat.

"Atau kalau tidak, masyarakat bisa melaporkan langsung ke Polres Lumajang. Kami di Lumajang sudah membuka posko pengaduan korban bisnis sistem piramida ini, khusus untuk warga Lumajang. Tetapi kalau ada warga lain yang ingin melapor, pintu kami terbuka, akan kami salurkan," terangnya. (ant/IMR)
0 Viewers



Related

Peristiwa 6625011912716614056

Ikuti Kami

Berita Teratas

video Viral

Total Tayangan Halaman

Side Ads

loading...
loading...
item